SORONG – Menanggapi polemik antara Ketua DPR Kabupaten Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusup Salim terkait anggaran operasional Sekretariat Daerah, Ketua Generasi Muda (GEMA) Matbat Misool Raja Ampat, Dion Marapai mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung untuk memeriksa keuangan Pemda Kabupaten Raja Ampat.
“Kami sangat mendukung keinginan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang meminta KPK untuk turun langsung memeriksa keuangan yang ada dalam dokumen APBD perubahan tahun 2024,” ungkap Dion saat ditemui media ini di Sekretariat DAP Wilayah III Doberay, Selasa (9/10/2024).
Dikatakan Dion, dengan polemik ini sudah menunjukan bahwa antara pemerintah dan DPRK sudah tidak sepaham sehingga patut dicurigai ada indikasi apa sehingga Ketua DPRK berani menyampaikan pernyataan yang menyebutkan Sekda Raja Ampat meminta 3 miliar di APBD perubahan tahun anggaran 2024.
“Saya melihat ada kejanggalan dalam pembahasan APBD perubahan 2024 sehingga Ketua DPRK dan Sekda Raja Ampat saling mengirim surat cinta di media. Tetapi GEMA Matbat sangat mendukung keinginan Sekda Raja Ampat untuk menghadirkan KPK di Raja Ampat sehingga semua polemik antara Ketua DPRK dan Sekda dapat terbuka dengan jelas, dan mungkin saja ada sesuatu yang ingin disampaikan Sekda kepada KPK,” terang Dion.
Sebelumnya Sekda Raja Ampat Yusup Salim menyebutkan bahwa dana 3 miliar itu bukan untuk Sekda saja tetapi dana tersebut untuk pos secara keseluruhan baik kepala daerah, wakil kepala daerah, Sekda dan 3 asisten. Jadi bukan hanya Sekda saja.
Ditambahkan Dion, keinginan Sekda Raja Ampat untuk menghadirkan KPK di Raja Ampat sangat didukung oleh GEMA Matbat bahkan keinginan ini sudah dari lama diinginkan oleh masyarakat Raja Ampat sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran APBD dan APBD-P terjamin.
“Kami juga ingin KPK bukan saja memeriksa APBD perubahan tahun 2024 dari Sekretariat Daerah saja tetapi harus memeriksa secara keseluruhan mata anggaran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena ada informasi yang GEMA Matbat peroleh bahwa ada beberapa OPD yang anggarannya mengalami kenaikan hingga puluhan miliar namun tidak disoroti oleh Ketua DPRK. Ada apa ini?” tegas Dion penuh tanya.
Dikatakan Dion, keinginan Sekda Raja Ampat merupakan langkah awal dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran di Kabupaten Raja Ampat demi kesejahteraan masyarakat Raja Ampat kedepan karena GEMA Matbat telah berkomitmen untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kami GEMA Matbat telah berkomitmen untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Dengan hadirnya KPK di Raja Ampat boleh menjawab komitmen GEMA Matbat sehingga keinginan untuk menjadi tuan di negeri sendiri sesuai dengan roh dari Undang-Undang Otonomi Khusus yakni Keberpihakan, Perlindungan, Pemberdayaan dan Penghormatan,” pungkas Dion. (**)
